Marak Penyiksaan Saat Interogasi, Kompolnas: Pasangkan Kamera Badan!

Minggu, 30 Agustus 2020 – 03:00 WIB

Ilustrasi Penyiksaan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Penyiksaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA,REQnews- Resah akan tindakan anarkis oknum apparat saat menjalankan tugas, Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendesak polisi memasang kamera badan. Mirip kebijakan yang sudah dilakukan sebagian polisi Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Prancis, . 

“Perlu juga dibekali dengan body camera dan video camera, khususnya bagi anggota yang bertugas lidik-sidik untuk memantau tindakan dilakukan secara profesional dan menghormati hak asasi manusia,” kata Poengky kepada Kompas beberapa waktu lalu.

Wacana ini sebenarnya sudah di goreng sejak  Oktober 2019, namun, konteksnya untuk polisi lalu lintas. Program ini dibeberkan langsung oleh Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya Muhammad Nasir. Katanya, kamera badan akan mengawasi para polisi lalu lintas saat bertugas.

Poengky Indarti, menambahkan jangankan menggunakan cara kekerasan, memaksa seseorang mengaku telah melakukan tindak pidana saja kepolisian tidak diperbolehkan.

Aturan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan ada dalam KUHAP. Selain itu, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengadopsi aturan KUHAP beserta Konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

 

Dalam aturan tersebut, polisi bisa langsung menangkap seseorang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan meski tanpa surat perintah. Akan tetapi, jika tidak tertangkap tangan, harus ada surat perintah penangkapan. Dengan kata lain polisi tidak diperbolehkan sewenang-wenang melakukan penangkapan.

 

Jika ada dugaan polisi yang menangkap dan memeriksa melakukan penyiksaan, Poengky menyarankan kepada korban untuk segera melapor kepada Kadiv Propam. Propam harus langsung memproses perkara tersebut untuk mencari tahu benar tidaknya kabar penyiksaan.

 

Menurut Poenky jika pemeriksaan Propam mengindikasikan terjadi tindak pidana, maka tidak hanya sidang disiplin maupun kode etik saja, melainkan dapat diserahkan ke Reskrim untuk diproses pidana.