JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ke pengadilan. "Jaksa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan perkara dugaan pemerasan atau pemotongan penerimaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP di Cianjur dengan nilai total yang dipotong sekitar Rp 6,9 Milyar" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konfirmasi tertulisnya, Minggu (28/4/2019). Keseluruhan tersangka tersebut adalah : 1. Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur 2. Cecep Sobandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur 3. Rosidin, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur 4. Tubagus Cepy Septhiady, Kakak Ipar Bupati dan Tim Sukses pada Pilkada Bupati. Febri menambahkan, sidang direncanakan akan dilakukan di PN Bandung. "Berdasarkan jadwal yang disampaikan Pengadilan, persidangan akan dilakukan pada hari Senin, 29 April 2019 di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, dengan agenda pembacaan Dakwaan," tambah Febri. Seperti yang diketahui dalam kasus ini sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Irvan Rivano Muchtar selaku Bupati Cianjur periode 2016-2021, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Bupati. Dalam kasus ini, KPK menduga dan menemukan setidaknya 14,5% anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium atau fasilitas yang lain justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam kasus ini, KPK menduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak meminta dan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5% dari total Rp 46,8 milyar. KPK menduga Taufik Setiawan dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur dan salah dua dari orang yang diamankan KPK dalam OTT, diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Dari sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur. KPK menduga alokasi fee terhadap Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur adalah 7% dari alokasi DAK tersebut.(*/KBRN)

Tersangka Suap DAK Cianjur Dilimpahkan KPK ke Pengadilan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi