JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menko Polhukam <a href="https://www.reqnews.com/search?q=mahfud">Mahfud MD</a> berkata, dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan perpres terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan korupsi.
Mahfud menyebut, dalam perpres baru itu nantinya, diatur bahwa KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri, bahkan Kejaksaan Agung.
"Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri," kata Mahfud di Jakarta, Rabu 2 September 2020.
"Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri&nbsp;untuk supervisi," ujarnya menambahkan.
Ia berkata, perpres akan segera diumumkan presiden dan diundangkan. Mahfud menuturkan ada sejumlah syarat dalam supervisi kasus di Kejagung-Polri ke KPK.
Syarat-syarat tersebut sudah ada dalam undang-undang tersendiri. Pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang-tindih penanganan antara pelaku korupsi dan yang diperiksa, serta perkara yang berlarut-larut.
"Itu sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri," kata Mahfud.

Perpres Baru Jokowi Siap Terbit, Bikin KPK Lebih Berkuasa!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi