JAKARTA, REQnews -&nbsp;Beruntunglah kalian yang sudah jadi PNS. Cobalah lihat bagaimana nasib 12.477 tenaga honorer di Provinsi Papua ini, mereka hidup di bawah gaji UMP dan kini masih terus menuntut untuk menjadi CPNS.
Advokat dari LBH Papua Emmanuel Edo Gobay berkata, para pekerja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer dari Papua ini meminta pemerintah segera mengangkat mereka menjadi CPNS, agar sistem kerja perbudakan dapat diberantas dari Tanah Air.
"Saya selaku kuasa hukum dari 12.447 tenaga honorer meminta pemerintah segera mengangkat 12.447 tenaga honorer menjadi CPNS. Hal ini saya sampaikan untuk memutuskan mata rantai perbudakan yang terjadi dalam tubuh pemerintah Provinsi Papua," kata Emmanuel dalam konferensi video, Kamis 3 September 2020.
Emmanuel menyebut, ia dan beberapa perwakilan tenaga honorer akan segera mengunjungi Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Baginya, pemerintah pusat sudah lalai dalam memperhatikan nasib honorer di Papua.
Lagipula, menurutnya, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah mengeluarkan surat permohonan pengangkatan CPNS untuk tenaga honorer kepada Kemenpan RB tertanggal 13 Februari 2020, namun belum ada kejelasannya dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan tenaga honorer di Papua sebagian besar bekerja delapan jam sehari, namun mendapat gaji di bawah UMP. Pada beberapa kasus, sambungnya, gaji diberikan hanya dua kali dalam satu tahun.
"Diberikan upah di bawah dari UMP Papua. Tidak ada yang namanya uang lembur kalau mereka kerja lewat delapan jam. Dan anehnya, upahnya diberikan ada yang dua kali dalam setahun," ujarnya.
Emmanuel menganggap kondisi ini bagaikan perbudakan yang dilakukan di instansi pemerintah. Pihaknya mendesak pemerintah pusat tak membiarkan kondisi ini.

12 Ribu Honorer Papua Hidup di Bawah Gaji UMP, Pak Jokowi Bisa Bantu?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi