JAKARTA, REQnews - Kasus penangkapan Effendi Buhing sepertinya bakal berbuntut panjang. Sebabnya, Koalisi Keadilan untuk Kinipan melaporkan aparat kepolisian Polda Kalimantan Tengah kepada Divisi Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Sebelumnya, mereka melaporkan dugaan tindakan semena-mena aparat kepolisian Polda Kalimantan Tengah ke Komnas HAM. Tindakan itu terjadi saat sejumlah polisi bersenjata menangkap enam masyarakat adat Kinipan, termasuk Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing.
"Dalam beberapa hari ke depan kami akan melaporkan ke Propram dan Kompolnas terkait dengan tindakan aparat kepolisian itu," ujar Direktur Advokasi dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman di Jakarta, Jumat 4 September 2020.
Setidaknya terdapat tiga hal yang akan menjadi bahan laporan kepada Propam Polri dan Kompolnas. Pertama, terkait penangkapan Effendi Buhing yang diduga tidak sesuai prosedur dan kode etik. Kedua, dugaan kesewenang-wenangan.
Ketiga, adanya dugaan kekerasan yang diterima Effendi Buhing yang dilakukaan aparat kepolisian..
"Jadi kita minta kepada Propam untuk memeriksa aparat kepolisian di Polda Kalteng yang melakukan penangkapan sewenang-wewenang dengan kekerasan dan melanggar prosedur kode etik," katanya.
Sebelumnya, Effendi Buhing dibawa paksa dari rumahnya oleh belasan aparat bersenjata lengkap dari Polda Kalimantan Tengah dibantu Polres Lamandau, pada Rabu 26 Agustus lalu.&nbsp;
Proses penangkapan Buhing direkam oleh istrinya dan disebarkan melalui media sosial. Video itu pun memicu gelombang protes, terutama dari kalangan aktivis lingkungan.
Mereka mempertanyakan alasan dan prosedur penangkapan terhadap Effendi Buhing. Terlebih, polisi terkesan tertutup mengenai posisi Effendi Buhing.
Sementara,&nbsp;Effendi Buhing&nbsp;mengatakan, dirinya dan lima anggota&nbsp;masyarakat adat&nbsp;menjadi korban kriminalisasi oleh Polda&nbsp;Kalimantan Tengah&nbsp;dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).
"Kami adalah korban kriminalisasi oleh aparat dan perusahaan, jadi kami datang untuk mengadu," ujar Buhing.&nbsp;
Dugaan kriminalisasi tersebut bermula dari konflik lahan antara masyarakat dengan PT SML sejak 2018.&nbsp;Masyarakat adat&nbsp;setempat menolak perluasan kebun sawit PT SML.
Belakangan, Buhing bersama warga lainnya terpaksa membuat pondok untuk menjaga hutan dan wilayah adat dari pembabatan oleh PT SML.
Menurut Buhing, pendirian pondok ini bertujuan untuk memastikan agar PT SML tidak beraktivitas di wilayah adat. Namun, pekerja PT SML tetap beraktivitas dengan mengerahkan tujuh unit gergaji mesin (chainsaw).
"Kami bikin pondok untuk menjaga hutan dan wilayah adat kami, tapi mereka (PT SML) masih terus bekerja," kata dia.
Buhing pun membantah tuduhan terkait perampasan satu unit gergaji mesin milik PT SML. Ia mengatakan, saat itu masyarakat hanya mengamankan satu unit gergaji mesin agar pekerja PT SML tidak meneruskan pembabatan hutan adat.
"Sebenarnya ada tujuh unit&nbsp;chainsaw&nbsp;milik perusahaan saat kejadian berlangsung, tapi kami amankan hanya satu (unit). Kami hanya mengamankan agar mereka tidak bekerja lagi, bukan kami mencurinya seperti yang dituduhkan selama ini," kata Buhing.
Selain itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus perampasan, Buhing mengaku belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh kepolisian.
"Tiba-tiba saya dijadikan tersangka. Sementara, saya sendiri tidak ada di lokasi saat kejadian dan saya diduga menyuruh, itu tidak sama sekali," ujar dia.
"Bahkan sebelum kejadian, kami tidak pernah menyuruh sama sekali untuk mencuri barang perusahaan," kata dia lagi.&nbsp;
Terpisah, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing berawal dari tiga laporan PT SML.&nbsp;
&ldquo;Betul sekali (terkait laporan dugaan tindak pidana perampasan, dugaan pembakaran pos pantau api PT SML, dan dugaan tindak pidana pengancaman),&rdquo; ujar Hendra.
Dugaan perampasan terjadi pada 23 Juni 2020 di daerah Lamandau, Kalteng. Menurut polisi, keempat pelaku, yakni Riswan, Teki, Semar, dan Embang, merampas gergaji mesin dari dua karyawan PT SML karena bekerja di wilayah Desa Kinipan.
Berdasarkan keterangan polisi, masing-masing pelaku membawa mandau atau senjata tradisional suku Dayak yang diikat di pinggang. Para pelaku yang telah berstatus sebagai tersangka, kata Hendra, juga mengenakan ikat kepala berwarna merah yang menandakan persiapan perang.
Hasil pemeriksaan keempat tersangka mengungkapkan, Effendi diduga menyuruh empat pelaku merampas gergaji mesin tersebut. Effendi pun ditetapkan sebagai tersangka.
&ldquo;Dari hasil pemeriksaan (para tersangka) saudara Riswan, Teki, Semar dan Embang, bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana perampasan adalah Effendi Buhing,&rdquo; kata Hendra.
Sementara itu, terkait dugaan pembakaran pos pantau api milik PT SML, Effendi juga diduga menyuruh aksi pembakaran tersebut. Polisi mengklaim telah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi.
&ldquo;Laporan polisi tentang pembakaran pos pantau api milik PT SML, terungkap atas nama Effendi Buhing yaitu diduga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian, pembakaran. Ada saksi yang mengatakan yang bersangkutan ada di TKP,&rdquo; kata Hendra.
Penangkapan Effendi Buhing berhubungan dengan konflik lahan yang sudah berlangsung sejak 2018. Konflik tersebut melibatkan masyarakat adat Laman Kinipan dan perusahaan PT SML.&nbsp;
Sejak 2018, pemukiman dan tanah pertanian masyarakat di wilayah adat Laman Kinipan digusur dengan menggunakan alat berat demi perkebunan sawit.
PT SML berdalih, bahwa penggusuran dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara sah karena telah mangantongi izin pelepasan lahan seluas 19.091 hektar dari KLHK melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 9.435,2214 Hektar.
Namun, terbitnya pelepasan hutan dan HGU diduga cacat hukum karena tanpa persetujuan masyarakat adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat.&nbsp;

Demi Hutan Adat, Koalisi Kinipan Laporkan Anak Buah Idham Azis ke Propam

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi