JAKARTA, REQnews - Penegakan hukum&nbsp;di era pemerintahan&nbsp;Joko Widodo&nbsp;atau&nbsp;Jokowi. dinilai buruk. Bahkan pemerintahan sekarang tak memprioritaskan ihwal&nbsp;penegakan hukum.
"Penegakan hukum&nbsp;saat ini bahkan bisa diatur. Mohon maaf, oleh cukong, kelompok oligarki. Jadi, suatu kasus yang nyata, bisa diputar sedemikian balik," kata&nbsp;Novel Baswedan&nbsp;pada acara webinar, Sabtu 5 September 2020.
Kondisi tersebut, membuat penyidik senior KPK ini menilai telah menjadi perusak tatanan&nbsp;penegakan hukum. Bahkan hal ini terjadi bukan saja di tingkat nasional, tapi juga di level daerah.
Terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada&nbsp;dalam waktu dekat atau pada Desember 2020 mendatang berpotensi terjadinya praktik politik uang.
Itu sangat mungkin dilakukan oleh para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 untuk mendulang suara. Termasuk kepala daerah yang tengah menjabat atau petahana.
Lebih lanjut,&nbsp;Novel mengungkapkan, penegakan hukum yang buruk berpotensi akan membuat permainan uang dalam politik menjadi lebih tinggi.
"(Penegakan hukum) luluh lantak. Saya sebetulnya enggak ingin bicara pesimisme, inginnya optimisme. Tapi inilah faktanya," kata Novel.

Novel Baswedan: Penegakan Hukum Era Jokowi Milik Cukong dan Oligarki

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi