JAKARTA, REQnews - Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letnan Jenderal Bambang Dwi Hasto mengaku jika para korban penganiayaan oknum TNI kasus Polsek Ciracas masih dirawat intensif. Para korban itu terdiri dari satu sipil dan dua anggota Polri.&nbsp;
Bambang menyebutkan bahwa satu korban dari anggota Polri yang sebelumnya mengalami penurunan oksigen pada saluran napas atau saturasi, sudah membaik. Kini, yang bersangkutan sudah tidak lagi menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator.&nbsp;
"Pasien yang ketiga Bripda sudah lepas ventilator. Sebelumnya mengalami saturasi karena adanya infeksi di paru-paru sebelah kiri," kata Letjen Bambang Dwi Hasto di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 9 September 2020.
Pasien tersebut sebelumnya sudah menjalani CT Scan saat dipindah ke RSPAD. "Kemarin sudan di CT Scan tidak ada patah tulang, dan tidak ada pendarahan di kepala," ujarnya.
Bambang menyebutkan, penurunan saturasi yang diderita pasien ketiga disebabkan karena ada pendarahan di saluran pernapasan akibat trauma pada paru-paru. "Ada gumpalan darah yang menutup saluran napas," katanya.
Sementara itu, dua korban lainnya kondisinya pun masih memprihatinkan. Pasien kedua dengan inisial E yang juga merupakan anggota Polri berpangkat Brigadir mengalami luka di bagian mata dan pipi kanan.
"Keluhan mata nyeri ada bayangan bulat tegas di maksila rongga sinus di bawah mata. Setelah operasi retina didapatkan ada robekan di lapisan retina termasuk kerusakan," kata dia.
Sebelumnya, penyidik Pomdam Jaya telah menetapkan Prada MI sebagai tersangka kasus perusakan Mapolsek Ciracas. Penetapan itu dilakukan setelah MI diperiksa secara maraton oleh penyidik pada Jumat 4 September 2020.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad)&nbsp;Letjen TNI Dodik Widjanarko&nbsp;mengatakan Prada MI dikenakan pasal 14 ayat 1 jo ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1948 tentang peraturan hukum pidana. Bunyi pasal itu yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan penjara dengan maksimal dengan 10 tahun.&nbsp;
Kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
"Terhadap Prada MI, pada Jumat (4/9) telah selesai menjalani perawatan di RS Ridwan Maudireksa, selanjutnya diserahkan ke penyidik Pomdam Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, statusnya ditetapkan sebagai tersangka," kata Dodik Widjanarko saat jumpa pers di Markas Puspomad, Jakarta, Rabu 9 September 2020.

Kondisi Polisi Korban Penganiayaan Prada MI Dkk, RSPAD: Ada Infeksi di Paru-paru

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi