JAKARTA, REQnews - Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Laporan itu dipakai untuk memeras orang atau kelompok tertentu, tak terkecuali kepala daerah.
Fakta itu diungkap Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam diskusi publik yang digelar Ombudsman secara daring di Jakarta, Kamis 10 September 2020.
"Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya memeras kepala daerah segala macam," kata Achsanul Qosasi.&nbsp;
Parahnya, pihak-pihak tersebut acapkali tidak mengetahui substansi dari laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. Karena itu, pihaknya kini lebih memilih untuk menyampaikan laporan mereka kepada DPR melalui berkas dalam bentuk&nbsp;hardcopy&nbsp;dan&nbsp;softcopy.
"Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan," katanya.
Dengan memberikan kepada DPR, lanjut dia, masyarakat yang ingin memperoleh laporan BPK bisa langsung menghubungi para wakil mereka di parlemen.
"Siapa pun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki. Wakil rakyat bapak ibu semua sudah memiliki ada di DPR," ujar Achsanul.
Namun, Achsanul mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih datang langsung kepada BPK untuk meminta laporan tersebut. Untuk itu pihaknya masih tetap memberikan pelayanan dengan lebih selektif dan berhati-hati.
"Cuma memang kami hati-hati untuk memberikan laporan ini kepada orang-orang," katanya.

Fakta, Laporan BPK Kerap Jadi Ajang Peras Kepala Daerah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi