JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/news/19582/komnas-ham-segera-surati-menkes-terawan-soal-dugaan-abuse-of-power" title="Komnas HAM Segera Surati Menkes Terawan Soal Dugaan Abuse of Power">Komnas HAM</a> meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Komnas HAM menilai bila tetap dilaksanakan dikhawatirkan dari segi hak asasi manusia berpotensi terlanggarnya hak.
Sebab hingga saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan belum terkendalinya penyebarannya.
"Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam keterangan pers, Jumat, 11 September 2020.
Selain itu, menurut Komnas HAM bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran covid-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak.
Dia mengatakan hak-hak yang akan dilanggar yaitu hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman.
Amiruddin mengatakan penundaan Pilkada bisa melindungi hak atas rasa aman warga negara terutama untuk wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
"Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh UN tentang Policy brief on election Covid-19 bahwa pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting, namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik (human security) dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini," ungkap Amiruddin.
Sebab itu pihaknya memberikan rekomendasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan pilkada hingga kondisi penyebaran Covid-19 berakhir.
&nbsp;

Langgar Hak Sehat, Komnas HAM Minta Pilkada Serentak Ditunda

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi