JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil dan memeriksa orang-orang lama di OJK, saat lembaga tersebut masih bernama Bapepam-LK.
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berkata, pemanggilan ini penting untuk mengembangkan dan mengungkap mega kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
"Orang-orang OJK harus dipanggil. Mereka seharusnya tahu soal kasus ini dan juga mereka melakukan pengawasan jika ada produk asuransi akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan," kata Trimedya dalam keterangan resminya, Jumat 11 September 2020.
Sejauh ini, Trimedya menyebut Jampidsus sudah melakukan penyelidikan atas berbagai temuan kasus tersebut, dan menemukan nama pengusaha nasipnal Rosan serta Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata yang sebelumnya menjabat Kabiro Perasuransian di Bapepam-LK.
"Mereka yang diduga tahu atau terlibat, juga beririsan pada keluarnya produk JS Saving Plan Jiwasraya yang bermasalah," ujarnya.
Trimedya menjelaskan bahwa Isa pernah menjadi pejabat yang memberikan izin manajemen Jiwasraya untuk melakukan Reasuransi dan Revaluasi Aset saat menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK periode 2006 hingga 2013. Hal itu ditemukan dalam laporan keuangan periode 2008 hingga 2012.
Kemudian, di periode yang sama, Isa memberikan izin penerbitan produk JS Saving Plan yang menjadi sumber masalah keuangan Jiwasraya. Produk ini, kata Trimedya, memberikan bunga tetap tinggi antara 9 persen hingga 14 persen demi menutup utang besar Jiwasraya lewat skema prinsip ponzi.
Saat proses Bapepam LK berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012-2013, posisi Isa digantikan Firdaus Djaelani. Trimedya khawatir perkara Jiwasraya tidak selesai.
Menurutnya, jika tak rampung, dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar, mengingat mayoritas nasabah perusahaan asuransi pelat merah itu adalah pemegang polis dana pensiun.
"Dampak sosialnya sangat besar. Mereka orang-orang kecil, yang simpan dananya bertahun-tahun berharap dapat uang di hari tua. Kebayang kalau itu tidak bisa dibayarkan," kata Trimedya.

Kasus Jiwasraya, DPR Minta Orang-orang Lama OJK Juga Diperiksa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi