JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komnas HAM meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020, dengan alasan penyebaran Covid-19 hingga saat ini masih belum terkendali. Hal ini bisa berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
"Belum terkendalinya penyebaran Covid-19 saat ini, maka penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat," kata Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM Hairansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 11 September 2020.
"Selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain," ujarnya menambahkan.
Ia mengutip data nasional, bahwa penularan Covid-19 masih menunjukkan tren yang tak menurun. Hairansyah berpendapat, kondisi ini bisa mengakibatkan tahapan pilkada menjadi salah satu penyebab penularan virus kian menjadi-jadi.
"Selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon Pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak," kata Hairansyah. &nbsp; Komnas HAM memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya, Komnas HAM meminta agar Pilkada 2020 ditunda hingga corona bisa dikendalikan.
"Komnas HAM merekomendasi kepada; KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya," ujarnya.

Komnas HAM: Penundaan Pilkada Memiliki Landasan Yuridis yang Kuat!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi