JAKARTA, REQNews &ndash; Sebagian kalangan menganggap Pilkada sepatutnya ditunda karena penyebaran Covid-19 yang semain tinggi.Namun,<a href="https://www.reqnews.com/news/21825/mahfud-sebut-papua-akan-dimekarkan-jadi-lima-wilayah" title="Mahfud Sebut Papua akan Dimekarkan Jadi Lima Wilayah"> Menko Polhukam Mahfud Md </a>mengatakan sulit untuk menunda Pilkada 2020.
Dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk &lsquo;Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia&rsquo;, pada Sabtu 12 September 2020, Mahfud MD mengatakan mengubah UU dalam waktu dekat itu nggak mungkin, sudah kurang dari 2-3 bulan.
"Hanya bisa dengan Perppu, Perppu tergantung KPU mau usulkan nggak,&rdquo; ujarnya, Sabtu, 12 September 2020.
Selain itu, Mahfud menyebut penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 nanti bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa pemerintahan daerah.
&ldquo;Tapi alasannya kita sampaikan, ya itu tadi, pertama, dulu kita tidak ingin adanya pemerintahan yang Plt, itu sampai 270 kalau ditunda. Tidak mungkin satu negara Plt-nya 270. Lalu alasan kedua, kalau tunggu COVID kapan tunggunya, itu alasan kemarin di DPR-KPU,&rdquo; jelas Mahfud.
&nbsp;

Mahfud MD Sebut Sulit Wujudkan Penundaan Pilkada 2020, Ini Sebabnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi