JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji menilai pernyataan terkait upaya delegitimasi Penyelenggara Pemilu dan upaya penggerakan people power memiliki implikasi hukum.Menurut Indriyanto, pernyataan tersebut jelas melanggar UU Pemilu, karena berisikan pernyataan maupun perbuatan keberatan yang disalurkan melalui mekanisme non regulasi yuridis seperti people power yang bertujuan dan usaha melakukan delegitimasi KPU maupun kelembagaan penyelenggaran pemilu. "Apalagi bila perbuatan dan gerakan itu mengarah pada revolusi kekuasaan yang sah adalah langkah inkonstitusional yang melanggar KUHP," tutur Indriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada RRI, Senin (29/4/2019). Isu people power mencuat setelah sejumlah tokoh pendukung kubu Prabowo-Sandiaga Uno melontarkan dugaan kecurangan yang ditujukan kepada KPU. Tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Eggi Sudjana mengatakan bila KPU tidak netral dan melakukan kecurangan, maka dikhawatirkan akan ada people power yang akan memprotes kecurangan. Melihat situasi itu, Indriyanto menyarankan agar semua pihak dapat menahan diri dan mengikuti prosesnya sesuai tahapan regulasi perundangan pemilu dan kepatuhan UU lainnya yang terkait saja. "Keberatan atas dugaan kecurangan atau kekurangan terhadap metode perhitungan quick count maupun real count harus disalurkan melalui mekanisme hukum dan tetap berbasis due process of law," ungkap Seno. Adapun menurutnya mekanisme hukum yang dapat ditempuh, terkait proses penyelenggaraan pemilu bisa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bila ada perselisihan hasil suara bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika menemukan dugaan pelanggaran etik dari penyelengara pemilu. Mantan Komisioner KPK ini menambahkan pernyataan sejenis yang diunggah di media sosial juga sama-sama memiliki dampak hukum. "Bahkan akhir-akhir ini sarana melalui elektronik yang berisi konten ancaman kekerasan terhadap kelembagaan negara formal dan isu SARA jelas melanggar UU ITE," ucap Seno. Untuk itu dia kembali menegaskan dan mengajak semua pihak bersama-sama menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU dan tidak melontarkan pernyataan yang memperkeruh situasi. "Apapun hasil resmi Real Count KPU 22 Mei 2019 haruslah dimaknai secara bijak bagi semua pihak, demi kepentingan yangg lebih luas yaitu Keutuhan NKRI, Pancasila san UUD 1945," ujar Indriyanto.(*/rri.co.id)

Ini Kata Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji Terkait Isu People Power

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi