JAKARTA REQnews - Nadi Sastrakusumah, terpidana korupsi mantan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Bandung mendapat potongan hukuman dari Mahkamah Agung (MA), dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Hal itu tertuang dalam putusan PK yang dilansir website MA, Rabu, 16 September 2020. Kasus tersebut bermula saat Pemkot Bandung memberikan dana hibah ke PMI Kota Bandung dalam APBD 2007-2008. Dalam proyek itu, kejaksaan mencium ada penyelewengan anggaran sehingga Nadi dimintai pertanggungjawaban di muka hukum.
Dalam tuntutannya, jaksa menuntut agar Nadi dihukum 7,5 tahun penjara dan diminta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar. Tapi PN Bandung punya keyakinan lain. Nadi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh PN Bandung pada 2 Mei 2016.
Vonis itu dikuatkan di tingkat banding. Hukuman Nadi diperberat ditingkat kasasi. MA memperberat hukuman Nadi menjadi 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan. Selain itu, Nadi juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 181 juta subsidair 1 tahun penjara.
Nadi yang saat ini berusia 77 tahun tidak terima dan mengajukan PK. Gayung bersambut. Hukuman diringankan majelis PK.
"Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap majelis yang diketuai hakim agung Suhadi dengan anggota M Askin dan Eddy Army.
Majelis PK juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 181.899.408 dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan.
"Bahwa putusan Judex Juris (kasasi-red) dalam memperbaiki atau mengubah lamanya pidana penjara, pidana kurungan dan pidana penjara untuk menutupi uang pengganti tersebut, terbukti tidak disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup dalam memperberat pidana penjara dan kurungan yang dijatuhkan kepada Pemohon PK/Terpidana. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya terbukti hanya mengulangi keadaan-keadaan yang memberatkan Pemohon PK/Terpidana yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh judex factie (PN dan PT-red)," kata majelis mengenai alasan menyunat hukuman Nadi.

MA Beri Diskon Hukuman Terpidana Korupsi Eks Ketua PMI Bandung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi