JAKARTA, REQNews - Banyak yang berkomentar tentang pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait Pertamina. Tak ketinggalan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun juga memberikan komentarnya di akun Youtube pribadinya.

Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk itu pun tidak membantah bahwa penentuan direksi BUMN itu lebih ditentukan oleh Kementerian BUMN. Bahkan untuk BUMN yang berstatus Tbk, atau ada kepemilikan saham publik di dalamnya.

"Apa yang disampaikan Ahok itu lah praktik-praktik yang sering terjadi di BUMN, terutama yang terkait pergantian direksi," ujar Refly dalam video yang diunggah di akun Youtube pribadinya, dikutip Rabu 16 September 2020.

Dia juga mengakui, jika direksi BUMN lebih dekat dengan menteri ketimbang dewan komisaris. Bahkan, dalam penentuan direksi baru pun tak sedikit para calon langsung direkomendasikan tanpa ada konsultasi dengan komisaris.

"Praktik ketentuan (Penentuan direksi) itu ada jalan tikusnya. Yaitu, ketika Kementerian BUMN menganggap ada talent yang ada achievement-nya, maka bisa diusulkan langsung tanpa lewat dewan komisaris. Ini pemikiran bodoh-bodoh pintar, masak yang diusulkan yang tidak berprestasi?" ungkapnya.

Kedekatan menteri dan direksi menurut Refly pun terlihat secara kasat mata. Dalam setiap pertemuan atau acara yang digelar BUMN, jarang ada jajaran komisaris duduk di samping menteri.

"Kalau ada acara, para direksi ini lah yang duduk di garda terdepan dekat menteri sebagai dayang-dayang mereka," tambahnya.