Wakil Ketua MPR Minta Nadiem Belajar Memperdalam Sejarah

Senin, 21 September 2020 – 00:00 WIB

Mendikbud, Nadiem Makarim

Mendikbud, Nadiem Makarim

JAKARTA, REQnews - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menetapkan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib bagi siswa tingkat SMA, menuai kritik banyak pihak

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid pun dibuat geram dengan kebijakan tersebut. Bahkan, Jazilul menyebut Mendikbud Nadiem Makarim tidak mengerti sejarah. "Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," kata Jazilul di Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.

Menurutnya, langkah Nadiem Makarim tersebut justru melemahkan visi pendidikan dan mental generasi bangsa. Hal itu dinilai sebagai langkah mundur. Selain itu, kebijakan tersebut akan membuat generasi muda Indonesia terancam krisis identitas, sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.

"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul menyarankan agar Nadiem kembali belajar lebih dalam soal sejarah. Ia pun meminta Nadiem hati-hati dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional.

"Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berencana menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA/SMK dan sederajat.

Rencana ini terungkap dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020 yang disusun Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Kurikulum baru ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 dan diluncurkan Maret 2021.

Dalam file tersebut dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 SMA akan digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian untuk kelas 11 dan 12 SMA, mata pelajaran sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat/BKHM Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan bahwa draft tersebut masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," kata Evy kepada wartawan, Jumat, 18 September 2020.

Dia menyebut Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," tandasnya.

Evy juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan.