Kecewa , Asosiasi Guru Tolak Pembatasan Pelajaran Sejarah di Sekolah

Minggu, 20 September 2020 – 21:03 WIB

Peta Indonesia (sumber foto: Istimewa)

Peta Indonesia (sumber foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Adanya wacana penyederhanaan kurikulum 2021 yang sedang dibahas oleh Kemendikbud tentang pelajaran sejarah yang tak wajib atau dibatasi disekolah, menjadi perbincangan panas di dunia pendidikan.

Sekilas tidak ada masalah jika ditelisik lebih dalam, ada satu poin yang mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah akan dibatasi untuk tingkat SMA dan SMK. Hal inilah yang menjadikan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) mengecam wacana yang digagas oleh Mendikbud, Nadiem Makarim.

Kecaman ini datang sejak adanya petisi berjudul “Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa”. Petisi ini diunggah sejak 14 September 2020, di situs Change.org. Para guru sejarah kecewa draf tersebut menjadikan pelajaran Sejarah tidak lagi menjadi matpel wajib di jenjang SMA/SMK. Per 18 September 2020 sore hari, petisi telah ditandatangani lebih dari 9 ribu akun.

Dalam petisi, AGSI merasa hilangnya Sejarah dari kewajiban belajar murid membuat anak muda kehilangan identitas. Sejarah dianggap ampuh memperkuat jati diri dan karakter manusia sekaligus alat pemersatu bangsa. Karena itu, pelajaran Sejarah di SMA/SMK perlu jadi keharusan, bukan pilihan.

"Sejarah memang tidak dihapuskan di jenjang ini, melainkan direduksi keberadaannya. Ini kebijakan yang keliru, sebab bagi kami belajar sejarah adalah sebuah keharusan, bukan pilihan," ujar Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma. Menurutnya, pelajaran sejarah merupakan upaya merawat ingatan generasi muda terhadap identitas dan jati diri bangsanya sendiri.

"Dengan mempelajari sejarah saja, bangsa ini mengalami krisis. Apalagi tidak mempelajarinya. Jangan sampai sejarah hanya menjadi alat legitimasi penguasa dan elite," ujarnya.

Tidak hanya AGSI, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) juga dikabarkan menolak adanya wacana ini.

Dalam siaran pers IKA Pendidikan Sejarah UPI, Sabtu, 19 September 2020, Menteri Nadim diminta tak melupakan sejarah. Bahkan pelajaran sejarah harus dijadikan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan menengah SMA, SMK, MA, dan MAK.

“Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” tegas Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum.

Dadan juga mengirimkan tuntutan ini lewat surat kepada Mendikbud Nadiem. Dadan juga mendesak Menteri Nadiem melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah.

Sebagai informasi, Di Kurikulum 2013, Sejarah ditempatkan sebagai matpel wajib bagi siswa SMA jurusan IPA dan IPS. Posisi ini rentan tergusur saat Kemendikbud merampingkan kurikulum baru yang diluncurkan Maret 2021.