JAKARTA, REQNews - Pengadilan Negeri(PN) Denpasar menolak pengajuan kuasa hukum I Gede Ari Astina atau Jerinx, yakni Wayan Gendo Suardana terkait permintaan penggantian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kliennya.

Sebelumnya Wayan Gendo Suardana mendatangi PN Bali pada Senin, 14 September 2020 lalu untuk mengajukan permohonan pergantian majelis hakim yang menangani kasus Jerinx.

"Untuk sementara kita menolak," kata Ketua PN Denpasar Soebandi, Senin, 21 September 2020.

Soebandi menerangkan, ditolaknya pengajuan pergantian majelis hakim berdasarkan tiga hal yang menjadi pertimbangan.

Pertama, sesuai petunjuk administrasi dan teknis perkara pidana atau pedoman teknis di 157 KUHAP, bahwa memungkinkan ketua pengadilan untuk mengganti majelis hakim apabila majelis hakim tersebut ada konflik kepentingan atau ada hubungan keluarga kepada terdakwa.

"Itu dasar hukumnya 197 dan pasal 17 ayat 3 dan 4 Undang-undang Kekuasaan dan Kehakiman," imbuhnya.

Kemudian, kedua berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH), bahwa hakim dilarang menyidangkan perkara yang konflik kepentingan, baik pribadi maupun kekeluargaan atau hal-hal lain yang beralasan dan patut diduga mempunyai konflik kepentingan.

Namun, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada majelis hakim apakah ada hubungan keluarga atau tidak. Baik karena perkawinan maupun hubungan darah dengan terdakwa, dengan hakim, panitera atau dengan advokat, dan mereka menjawab tidak ada.

"Kemudian, kami juga meneliti apakah ada konflik kepentingan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum atau penasihat hukumnya. Seperti disampaikan tidak langsung merasa tertekan dengan ketua. Dan kami simpulkan bahwa mereka tidak punya konflik kepentingan atau alasan-alasan lain sehingga harus diganti," ujarnya.

"Kemudian, alasan kedua dari penasihat hukum meminta pergantian majelis hakim, adalah bahwa majelis hakim melanggar hukum acara pidana. Dan kami sampaikan, itu alasan bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mengganti majelis hakim, karena itu dasar menggantinya sudah dijelaskan di buku pedoman," sambungnya.

Kemudian, yang ketiga untuk mengganti majelis hakim di antaranya di pasal 198 ayat 1 kitab Undang-undang hukum acara pidana, dijelaskan bisa dilakukan apabila hakim berhalangan menyidangkan perkara ini.

"Dan kami sudah konfirmasi mereka bersedia dan tidak berhalangan untuk menyidangkan perkara tersebut," jelasnya.