JAKARTA, REQNews - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menanggapi wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ia menyadari pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan. Pemindahan ibu kota perlu perencanaan matang, meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang ibu kota yang baru.  “Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas," papar Zainudin, seperti dikutip dari dpr.go.id, Kamis (2/5/2019).  Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain yang memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan di lokasi berbeda. Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan ibu kota dan pusat niaga. Beberapa di antaranya, dia menyebut Malaysia, Australia, dan Brasil. “Tetangga kita yang paling dekat saja, Malaysia pemerintahannya di Putrajaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu. Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney, kemudian pemerintahannya di tempat lain," imbuh legislator dapil Jawa Timur XI ini. Menurutnya pemerintah harus punya keberanian untuk memulai, agar beban Jakarta menjadi ibu kota negara dan juga pusat niaga, serta memikul berbagai persoalan sosial seperti jumlah penduduk, kemacetan, dan banjir bisa diurai tanpa kesulitan. Zainudin berpendapat, saat ini Jakarta sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk.  “Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau (Presiden Joko Widodo) diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, beliau harus berani memulai itu. Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," ujarnya.  Zainudin juga mengatakan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis sekarang ini sudah tidak memadai, mulai dari tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan lain sebagainya. DKI Jakarta tidak bisa dijadikan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai ibu kota.   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) lalu. Bahkan wacana pemindahan ibu kota negara ini telah terjadi di era Presiden Soekarno. (nls)

Ketua Komisi II DPR: Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi