JAKARTA, REQnews - Dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Jakarta, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto bersama Benny Tjokrosaputro, terbukti merugikan negara melalui pengelolaan 21 reksa dana. Dalam surat tuntutan jaksa, keduanya dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup.
"Berdasarkan fakta hukum di atas Syahmirwan, Hendrisman, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, Benny Tjokorsaputro dan terdakwa Joko Hartono Tirto yang pelaksanaannya dikendalikan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, melalui terdakwa Joko Hartono telah bertentangan dengan good corporate governance, yang mana good corporate governance berisikan asas transparansi, akuntanbilitas, dan independenitas," kata jaksa saat membaca surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (24/9/2020).
Perbuatan Benny dilakukan bersama-sama dengan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat dan Joko. Jaksa merinci keuntungan yang didapat oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokro sebagai berikut:
A. Dalam pembelian saham saham BJBR, PPRO, SMBR, SMRU, TRAM telah memperkaya Heru Hidayat sebesar Rp 4.650.283.375.000. B. Dalam pengelolaan 21 reksa dana dalam manajemen investasi telah memperkaya Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro seluruhnya sebesar Rp 12.157.000.000.
Tak hanya itu, perbuatan yang dilakukan bersama-sama ini juga disebut menimbulkan kerugian negara. Total kerugian negara adalah Rp 16.807.283.375.000.
"Kerugian negara untuk investasi saham BJBR, PPRO, SMBR, SMRU, TRAM sub total Rp 4.655.283.375.000, kerugian investasi reksa dana DMI dana bertumbuh berjumlah Rp 1,555 miliar, dan 13 manajer investasi kerugian Rp 12.157.000.000," jelas jaksa.
"Total kerugian Rp 16.807.283.375.000. Berdasarkan fakta di atas maka unsur kerugian negara telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum," pungkasnya.
Dalam sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Joko Hartono Tirto yang dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. Sejatinya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga dituntut namun keduanya positif Corona (COVID-19) sehingga sidang ditunda.
Joko disebut jaksa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Rugikan Negara Maha Besar, Benny Tjokro dkk Dihukum Maha Berat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi