JAKARTA, REQNews – Menjelang debat kedua para calon presiden pada 17 Februari mendatang yang bertema sumber daya alam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan tiga rekomendasi dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 yang dirilis di Jakarta, hari ini (28/1/2019). Harapannya, di masa mendatang, negara harus berpihak kepada lingkungan hidup dan kemanusiaan.Pertama, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Rekomendasi ini harus dimulai dari perubahan perencanaan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Pembangunan bercorak investasi harus diubah menjadi memperhatikan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Untuk perubahan ini, Walhi menuntut presiden untuk melakukan sejumlah hal.Presiden harus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional segera menyelesaikan paket kebijakan penyelesaian konflik. Presiden harus memerintahkan akselerasi percepatan penerbitan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. Polri dan Kejaksaan juga dituntut menyusun aturan internal pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri Sekretaris Negara harus berkoordinasi dengan Menkumham untuk penyusunan operasionalisasi pasal 66 tersebut secara komprehensif, sehingga menjadi payung hukum bagi berbagai institusi. Kedua, runtuhkan dominasi investasi dan praktik buruk pengelolaan sumber daya alam. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus konsisten melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis. Pada ranah operasional hukum pidana, Walhi meminta Polri, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya untuk mengubah standar ganda penegakan hukum. Selama ini subyek hukum perorangan selalu menjadi sasaran utama penegakan hukum, namun belum banyak menjerat korporasi dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang dan ekonomi lainnya. Dari ranah perdata, Walhi menuntut koordinasi Mahkamah Agung untuk mengatur model pelaksanaan putusan terkait deposit biaya pemulihan lingkungan akibat praktik buruk korporasi yang sudah tertuang dalam putusan inkracht. Terkait wilayah kelola rakyat, Walhi melihat harus ada penguatan legalitas wilayah kelola rakyat yang selama ini berbentuk skema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Penerbitan terobosan aturan (deregulasi) harus dilakukan untuk memangkas hambatan aturan proses pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat, bukan hanya demi mendorong investasi semata. Ketiga, tentukan pilihan politik rakyat. Pada kesempatan yang sama, Walhi menuntut seluruh Warga Negara Indonesia sebagai pemilik hak politik untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai preferensi dalam menentukan pilihan politiknya. Tuntutan yang sama juga ditujukan kepada para calon legislatif yang akan menjadi wakil rakyat, yaitu harus berani membawa agenda politik lingkungan hidup dan melakukan praktik politik bersih berintegritas. (Prazz)

Jelang Debat Capres Kedua, Inilah Tiga Rekomendasi WALHI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi