Din Syamsuddin Goyang Kursi Jokowi dengan Film Pengkhianatan PKI?

Jumat, 25 September 2020 – 19:01 WIB

 Film Pengkhianatan G-30 S PKI (Foto:Istimewa)

Film Pengkhianatan G-30 S PKI (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Din Syamsuddin tampaknya sedang 'menggoyang' kursi Presiden Joko Widodo dengan isu kebangkitan PKI . Menurut dia, kebangkitan partai komunis tersebut tak bisa diabaikan begitu saja.

Ia berpendapat, kebangkitan PKI bukan mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Anak-cucu Kaum Komunis sudah menyelusup ke dalam lingkaran legislatif maupun eksekutif.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu mengatakan saat ini banyak rakyat Indonesia yang merasa prihatin sekaligus trauma dengan adanya gejala dan gelagat kebangkitan neo komunisme dan PKI Gaya Baru.

"Hal demikian tidak lagi merupakan mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti. Anak-cucu Kaum Komunis ternyata sudah menyelusup ke dalam lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif," ujar Din dalam keterangannya, Jumat 25 September 2020.

Atas sejumlah tanda-tanda tersebut, Din selaku Presidium KAMI meminta beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo. Pertama mendesak Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neo-komunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang mulai muncul.

"Fakta kebangkitan neo-komunisme sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya, di mana?" kata pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI ini.

Kedua, lanjut Din, KAMI mendesak Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahkan diharapkan Presiden meminta DPR untuk menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

"Ketiga, Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G-30 S PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia," ujarnya.