JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ditunjuknya dua mantan anggota Tim Mawar, yakni Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menimbulkan kontroversi besar.
Salah satu yang menyoroti masalah ini adalah Amnesty International, yang menyebut pengangkatan dua jenderal bintang satu itu menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar janji dalam mengusut tuntas kasus HAM di Indonesia.
"Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya - terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Direktur Amnesty International Usman Hamid, seperti dikutip pada Jumat 25 September 2020.
Menurut Usman, Jokowi begitu mudah menyerahkan negara kepada orang-orang yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, yang pernah diadili di Mahkamah Militer.
Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto. Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya.
Amnesty International menegaskan, bahwa pemerintah seharusnya memastikan semua pelanggaran HAM di masa lalu terselesaikan secara menyeluruh sesuai keadilan hukum, termasuk keberadaan para korban yang hilang.
"Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," ujarnya.

Tim Mawar Duduki Kemenhan, Amnesty International: Jokowi Langgar Janji

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi