JAKARTA, REQnews - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga adanya gratifikasi dalam bentuk diskon harga sewa helikopter yang dipakai Ketua KPK Firli Bahuri. Selain itu, dugaan konflik kepentingan juga mewarnai kasus ini.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera menangani kasus ini secara serius. Kedua hal tersebut telah menjadi aduan baru MAKI sejak awal Juli 2020 lalu.
"MAKI meminta Dewas KPK menelusuri dugaan gratifikasi dalam bentuk diskon pada tarif operasional helikopter dan juga konflik kepentingan," kata Boyamin, seperti dikutip dari&nbsp;CNNIndonesia, Jumat 25 September 2020.
Soal unsur kepentingan, Boyamin khawatir bahwa pemilik helikopter yang disewa Firli itu memiliki konflik tertentu di KPK. Namun, ia mengaku belum punya bukti kuat soal dua aduan tersebut.
Boyamin berkata, dua dugaan ini berbeda dari aduan pertama soal gaya hidup mewah Firli Bahuri yang diklaim punya bukti cukup kuat.
"Ini asumsi, memberikan&nbsp;servis itu punya kepentingan biasanya. Kalau tidak ada kepentingan misalnya, yang punya helikopter kan banyak. Konflik kepentingan dengan grup perusahaan melalui helikopter itu yang jangan-jangan jadi pasien KPK,"&nbsp;ujarnya.
Saat ini, ia&nbsp;mengaku masih menunggu pergerakan Dewas KPK untuk terus berupaya mendalami dan mencari bukti-bukti dari dugaannya itu. Boyamin pun hingga saat ini masih berupaya mencari bukti dengan mengandalkan laporan masyarakat sipil atau publik.
"Justru aku minta Dewas KPK karena belum punya bukti kuat, dan dalam putusan kemarin hal-hal tersebut tidak menjadi materi putusan. Jadi aku masih membuka pintu kepada masyarakat untuk memberikan bukti," kata dia.

MAKI Endus Gratifikasi Berbentuk Diskon Harga Sewa Helikopter Firli

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi