JAKARTA, REQnews - Menjelang 30 September yang kerap diperingati sebagai gerakan PKI atau lebih dikenal dengan G30S/PKI, selalu menjadi perdebatan.
Sejumlah pihak menganggap peringatan G30S/PKI dengan menayangkan film kekejaman aksi PKI pada tahun 1965, bukanlah hal yang perlu diingat lagi karena tak penting. Di sisi lain, banyak pihak yang menganggap peristiwa pembantaian terhadap sejumlah jendral itu merupakan peristiwa yang harus selalu diingat oleh masyarakat agar peristiwa itu tak lagi terulang.
Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Menurutnya, pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G30S/PKI, jadi terserah pada tiap individu.
"Pemerintah tidak 'melarang' atau pun 'mewajibkan' untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam 'mubah'. Silakan saja," kata Mahfud, yang dikutip dari cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu, 27 September 2020.
Dalam hukum Islam, pengertian 'mubah' boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan (bersifat perintah), tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi atau berupa pahala terhadapnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah juga tak melarang bagi televisi yang akan menyiarkan film G30S/PKI. Hal itu diserahkan kepada izin hak siar film tersebut.
"Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri," ujarnya.
Mahfud menyoroti perihal pemutaran film G30S/PKI yang sering kali diributkan pada bulan September. Menurutnya, tak perlu menunggu bulan September juga bisa tetap menonton film tersebut.
"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouYube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," ujarnya.
Sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/9).
Lebih lanjut Hasanuddin menilai sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Diketahui, tentang film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di dunia perpolitikan Indonesia usai disinggung Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut diganti sebagai Panglima TNI gegara menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.
"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point, Rabu 23 September 2020.
Salah satu stasiun televisi swasta, SCTV, akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meskipun sempat menjadi perbincangan.

Mahfud MD: Nonton Film G30S/PKI Hukumnya Mubah, Bisa Kapan Saja

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi