JAKARTA, REQnews - Dalam waktu dekat, KPK akan mengundang para mitra kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK). Hal tersebut bertujuan untuk meninjau ulang kerja sama terkait 13 objek aset dengan mitra PPK GBK. Kerja sama yang dimaksud itu pemanfaatan aset milik PPK GBK.

"Kontrak yang sedang berjalan harus tetap dihormati terlepas dari prosesnya dahulu. Prinsipnya penyesuaian kontrak harus dilakukan secara persuasif dan win-win," ujar Koordinator Wilayah KPK, Asep Rahmat Suwandha, dalam keterangan tertulis, Senin, 28 September 2020. Dijelaskannya, tujuan mengundang para mitra kerja PPK GBK untuk mendapatkan masukan dari sisi mitra untuk memperjelas duduk persoalan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya KPK memfasilitasi, mediasi dan percepatan optimalisasi aset GBK.

Dia meminta agar PPK GBK melakukan analisis dengan mempertimbangkan kebijakan relaksasi yang diambil oleh pemerintah dalam kondisi saat ini. Sehingga, kata dia, solusi atau kerja sama yang terbangun ke depan menguntungkan kedua belah pihak dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian maupun regulasi. "Relaksasi bukan berarti mengurangi atau menghapus kewajiban. Para pihak tetap harus memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan peraturan yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama GBK, Winarto, menyampaikan daftar 13 objek aset serta mitra kerja sama dan permasalahan terkaitnya yang merupakan temuan dari BPK. Pihaknya, kata Winarto, telah menyusun rencana aksi dengan melakukan pemetaan terhadap ke-13 objek aset yang saat ini dimanfaatkan dan/atau dimiliki oleh pengusaha, lembaga pemerintah, hingga masyarakat, baik yang didasarkan atas perjanjian kerja sama maupun tidak. "Selain pemanfaatan dan/atau penguasaan aset oleh pihak ketiga, kewajiban lainnya adalah terkait kontribusi aset komersil yang perlu ditinjau ulang," ujar Winarto.

Winarto mencontohkan salah satu mitra tercatat memiliki piutang sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar USD 101.062 untuk kewajiban atas bisnis utamanya dan sebesar Rp 2,5 miliar kewajiban bagi hasil atas pengelolaan bisnis sampingan. Selain itu, kata dia, terdapat bisnis baru tanpa adanya bagi hasil. Menurut Winarto, perjanjian yang ada saat ini tidak sesuai dengan PMK 136 Tahun 2016 atau PMK 129 Tahun 2020. "Tidak ada kontribusi variabel, sanksi keterlambatan pembayaran, tanggal pembayaran, terminasi, dan keadaan kahar," katanya.

Sedangkan, Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menyampaikan upaya penyelesaian aset ini sudah dimulai sejak tahun 2016 karena ada desakan dari Komisi II DPR dan menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK. Bahkan, menurutnya, panitia kerja sudah mengundang mitra bisnis dari GBK menanyakan kontribusi dan lain-lain. "Namun, dalam pelaksanaannya sulit bahkan tidak ada kemajuan ketika kita bicara angka-angka. Semoga kerja sama dengan KPK dapat membuat para mitra bisnis berkontribusi lebih baik," katanya.

Terkait Perbakin, kata dia, pihaknya sudah pernah meminta Pemprov DKI mencari tempat untuk memindahkan lapangan tembak. Setneg juga sudah mengirimkan teguran kepada Perbakin.