JAKARTA, REQnews - Berseragam lengkap dengan dua bintang di pundaknya,&nbsp;Irjen Napoleon Bonaparte&nbsp;hadiri sidang praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai status tersangka. Sidang itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin 28 September 2020.
Diketahui, status tersangka itu disandang eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri karena dinilai sebagai penerima suap dari&nbsp;Djoko Tjandra&nbsp;dan pengusaha Tommy Sumardi. Kasus ini juga menjerat mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo.
Sidang kali ini, Napoleon Bonaparte tiba di ruang sidang 5 PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada pukul 10.30 WIB. Dengan mengenakan seragam dinas kepolisian, ia didampingi kuasa hukumnya.
Untuk diketahui, Irjen Napoleon mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri. Dalam permohonannya, Napoleon meminta PN Jaksel menetapkan surat penyidikan dan penetapan tersangka terhadapnya dibatalkan.
Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai penerima suap dari&nbsp;Djoko Tjandra&nbsp;dan pengusaha Tommy Sumardi, yaitu mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.
"Selaku penerima yang kami tetapkan tersangka adalah Saudara PU, kemudian yang kedua Saudara NB. Selaku penerima, kita kenakan Pasal 5 ayat 2, kemudian Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor&nbsp;juncto&nbsp;55 KUHP," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri.&nbsp;
Para tersangka, masih kata Argo, terancam pidana penjara 5 tahun. Dia menjelaskan penyidik juga mendapati barang bukti berupa uang USD 20 ribu, surat atau dokumen, serta rekaman CCTV.
Napoleon mengambil langkah praperadilan atas kasus dugaan penerimaan suap yang menjerat dirinya. Jenderal bintang dua itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Berikut ini petitum permohonan praperadilan Irjen Napoleon:
1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spri n.sidik/50.a/Vlll/ 2020 / Tipidkor tanggal 05 Agustus 2020 adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penyidikan dalam Perkara aquo adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang cacat hukum, maka Penyidikan sebagaimana dimaksud terkait peristiwa Pidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 02 / Vlll / 2020 / Tipidkor tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan Pemohon menjadi TERSANGKA dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b lJndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP adalah TIDAK SAH dan batal demi Hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon / Penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/0430/VIII 2020 tanggal 05 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si;
7.Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bintang Mentereng, Begini Gaya Irjen Napoleon Gugat Praperadilan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi