Sebut Jokowi Anti Islam, Wamenag: Greg Fealy Keliru

Selasa, 29 September 2020 – 19:34 WIB

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi

JAKARTA, REQnews - Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, menganggap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak ramah keberagaman.

Lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum, Minggu, 27 September 2020, Fealy mengatakan Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.

Kaum islamis, kata sang profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.

Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.

Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang.

Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri.

Greg Fealy menegaskan, tindakan represif terhadap kaum Muslim konservatif turut dipicu kompisisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi. "Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial," kata Fealy.

PDIP-P dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan bahwa para Islamis adlah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara. Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme. Beberapa Menteri disebut Fealy percaya bahwa gelombang Islamisme harus dihentikan pada sisa tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Kalau tidak, Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan.

Pandangan tersebut dianggap Fealy keliru bila merujuk bahwa partai-partai Islam di Indonesia tak ada yang mampu meraih suara lebih dari delapan persen dalam empat pemilihan umum terakhir.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menilai bahwa Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy salah karena menganggap Pemerintah Indonesia tidak ramah terhadap keberagaman dan represif terhadap kaum Islamis.

“Penggunaan istilah ‘Islamisme’ oleh Greg Fealy keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar. Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama,” jelas Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.

Menurutnya, Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya dikenal sangat religius. Karenanya, nilai dan ekspresi keberagamaan sangat mewarnai relasi antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal itu tidak mungkin dibatasi, apalagi diingkari dan direpresi. Upaya meningkatkan kehidupan keagamaan justru terus dilakukan oleh negara melalui Kementerian Agama yang bersinergi dengan ormas, majelis, dan lembaga keagamaan,” ujarnya. Zainut menuturkan bahwa di era globalisasi, Indonesia dan juga negara lainnya, menghadapi tantangan infiltrasi paham transnasional, baik dalam bentuk liberalisme, sekularisme, maupun ekstrimisme.

Infiltrasi nilai-nilai yang berpotensi merusak tatanan kemasyarakan Indonesia yang religius inilah yang perlu diantisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penguatan toleransi dan pengarusutamaan moderasi beragama.

“Jadi bukan Islamisme. Yang kita mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu: Anti Pancasila dan NKRI, ekstrem dan anarkis sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok,” ujarnya.

“Pendekatan yang dilakukan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penilaian Greg Fearly terkait tindakan represif jelas tidak tepat,” sambungnya.

Ia menambahkan, kerukunan umat beragama di Indonesia yang harus terus dirawat, dijaga, dan ditingkatkan. Hasil survei Balitbang-Diklat Kemenag, sejak 2015-2019, angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) selalu berada di atas angka 70, atau pada kategori tinggi. Indeks KUB) tahun 2019 pada angka 73,83.

“Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik, dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.