JAKARTA, REQNews - Menkopolhukam Mahfud MD telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada tanggal 17-19 September 2020 lalu yang mengakibatkan seorang pendeta meninggal dunia.
Namun, perwakilan Komnas HAM tidak dilibatkan dalam struktur keanggotaan TGPF itu dan menjadi pertanyaan publik.
Mahfud menjelaskan, alasan Komnas HAM tidak masuk dalam TGPF karena khawatir ada anggapan pemerintah mengkooptasi Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan itu. Begitu juga sebaliknya.
"Kami sudah bicara dengan komnas HAM kemarin. Sebenarnya kita ingin bergabung dengan Komnas HAM untuk membentuk tim ini. Tetapi sesudah dipertimbangkan masak-masak, tidak bagus juga kalau kita bergabung dengan Komnas HAM. Nanti dikira Komnas HAM dikooptasi oleh pemerintah atau dikira juga pemerintah sudah dikooptasi Komnas HAM," terangnya saat jumpa pers virtual, Jumat, 2 Oktober 2020.
Mahfud menambahkan, pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan sejujur-jujurnya. Dia juga mempersilakan Komnas HAM melakukan penyelidikan juga sesuai undang-undang.
"Kita mau yang sejujur jujurnya maka kita jalan, kita bentuk tim ini tanpa Komnas HAM dan kita mempersilakan Komnas HaM sesuai dengan wewenangnya itu melakukan penyelidikan juga sesuai undang-undang. Dia kan punya wewenang UU juga," tuturnya.
Mahfud menuturkan, dalam TGPF ini juga sudah diisi banyak tokoh masyarakat, pengamat Papua, dan akademisi.
"Jadi ini sudah melalui seleksi yang cukup dalam sampai tadi malam sehingga tadi malam langsung di tts dan hari ini dirilis," tandasnya.

Komnas HAM Tak Masuk TGPF Penembakan Pendeta, Mahfud: Gak Bagus Juga

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi