JAKARTA, REQnews - Fraksi Partai Demokrat dan PKS secara mengejutkan menolak penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I di Gedung MPR/DPR pada Sabtu 3 Oktober 2020.
Menurut perwakilan Demokrat, Hinca Panjaitan, RUU Ciptaker ini tidak memiliki urgensi di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Ia berkata, harusnya pemerintah fokus saja dalam penanganan virus, ketimbang mengebut pengesahan RUU ini.
"Berdasarkan itu maka kami izinkan partai demokrat menyatakan menolak RUU Ciptaker ini. Kita tidak perlu terburu-buru. Ini penting agar produk yang dihasilkan dari RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," kata Hinca
"RUU Ciptaker ini tidak memiliki urgensi&nbsp; tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, prioritas masyarakat harus fokus ke penanganan Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat," ujarnya menambahkan.
Sementara PKS, menyatakan bahwa pengaturan kontrak kerja hingga upah dalam RUU Ciptaker merugikan para buruh, dan hanya menguntungkan pihak pengusaha.
"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan mennolak Rancangan Undang-Undang Ciptaker untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang," kata anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker dari fraksi PKS, Ledia Hanifa.
Kemudian, Ledia juga menyoroti soal lembaga pengelola investasi yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Sebab, praktik ini dianggap menutup ruang ruang pengawasan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain itu, RUU Ciptaker juga disebut membuka ruang kewenangan yang besar untuk pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum adminstratif.

Tegas, Ini Alasan Demokrat dan PKS Menolak RUU Ciptaker

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi