JAKARTA, REQnews – Total perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2018 (PUU dan PHP Kada) sejumlah 223 perkara, yang terdiri atas 151 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada. Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman pada acara Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 yang diselenggarakan MK pada Senin (28/1/2019) di Le Meridien Hotel, Jakarta. Dalam pemaparannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan Refleksi Kinerja Tahun 2018, yang mengemukakan kegiatan dan hal-hal strategis yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018. Kemudian, ia juga menyampaikan Proyeksi Kinerja Tahun 2019, yang mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada 2019 beserta dengan alokasi anggarannya. “Refleksi Kinerja MK Tahun 2018 ini mengemukakan hal-hal strategis dan kegiatan yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018. Kesemuanya dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK, utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pilkada,” terang Anwar. Mengenai kinerja MK, Anwar menjelaskan, sepanjang 2018, MK telah meregistrasi sebanyak 102 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP Kada). Jumlah perkara PUU tersebut, sama persis dengan jumlah PUU yang diregistrasi MK pada 2017. Dari jumlah tersebut, terdapat lanjutan pemeriksaan perkara PUU tahun sebelumnya, yakni sebanyak 49 perkara. “Dengan demikian, total perkara yang ditangani MK pada tahun 2018 sejumlah 223 perkara,” ungkapnya. Dari total sebanyak 223 perkara yang ditangani MK pada 2018, Anwar melanjutkan MK telah memutus sebanyak 186 perkara yang terdiri atas 114 perkara pengujian UU (49 perkara PUU pada 2017 dan 65 perkara yang diregistrasi pada 2018) serta 72 perkara PHP Kada. Artinya, sambung Anwar, sebanyak 37 perkara PUU akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2019. Jumlah 37 perkara yang akan dilanjutkan pemriksaan di tahun depan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 49 perkara. (nls)

Sepanjang 2018 MK Selesaikan 223 Perkara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi