JAKARTA, REQnews - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sempat menyoal masalah pengurangan nilai pesangon pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam UU Ciptaker.
Said menyebut, awalnya sebanyak 32 bulan upah, kemudian dipangkas hanya 25 bulan saja untuk korban PHK. Ia merinci,dari 25 bulan itu, sebanyak 19 bulan akan dibayar pengusaha, lalu enam bulan akan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu, apa jawaban pemerintah atas masalah ini?
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan melindungi penuh nasib korban PHK melalui UU Cipatker yang baru disahkan DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020.
Salah satu cara pemerintah melindungi korban PHK adalah dengan memberi pesangon melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya JKP," kata Airlangga di Jakarta, Senin.
Ia menyebut, JKP tak akan menghilangkan manfaat yang diberikan dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK).
Kemudian, JKP juga tak membebani pekerja dan pengusaha untuk membayar tambahan iuran setiap bulannya.
&nbsp;

Janji Pemerintah untuk Korban PHK dalam UU Ciptaker

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi