JAKARTA, REQnews - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, langkah pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai tindakan tidak bermoral. KSPI menegaskan, akan melakukan perlawanan dengan mengelar aksi mogok kerja nasional.
"DPR dan pemerintah tidak bermoral, kenapa? saya mengatakan, ini sedang dipertontonkan krisis moral dan etik di republik ini oleh pemerintah dan DPR. Karena dalam situasi pandemi RUU yang ditolak oleh seluruh buruh dan mayoritas warga negara Indonesia dengan gampangnya mengubah-ubah jadwal-jadwalnya," kata Sekjen KSPI Riden Hatam Azis, Senin, 5 Oktober 2020.
Selain itu, Ia juga mengecam tindakan aparat kepolisian menghalangi massa buruh yang ingin menggelar aksi di gedung DPR kemarin. Menurut Riden, buruh sudah mendapat izin untuk mengelar aksi di depan DPR tersebut.
"Kami sangat menyesal dan mengecam aparatur kepolisian, anggota kami dari aliansi buruh Banten, Jakarta hingga Jawa Barat yang hari ini, yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, pemberitahuan sudah dilayangkan itu kami sekat habis oleh aparat kepoliisan. Mereka bagaikan menghadapi musuh bersenjata padahal kami tidak bersenjata," ujarnya.
"Negara ini sudah tidak sehat demokrasi hanya di atas kertas demokrasi untuk membodohi rakyat," lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, RUU Cipta Kerja resmi disahkan di rapat paripurna DPR hari ini. DPR bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah sepakat RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Buruh Emosi Pengesahan RUU Omnibus Law Dipercepat, Demo Dihalangi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi