JAKARTA, REQnews - Sekjen MUI, Anwar Abbas mengungkapkan rasa kecewanya pasca disahkannya RUU Omnibus Law Cipta kerja. Menurutnya, pemerintah dan DPR lebih mendengar kepentingan pemilik modal.
"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," ujar Anwar, Senin, 5 Oktober 2020.
Ditegaskannya, dunia perpolitikan tanah air saat ini sudah dikuasai oleh oligarki politik. Menurut Anwar, hal itu semakin tampak jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut di PAW. Akibatnya, para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partai dari pada mendengarkan keinginan rakyat.
"Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini?" tambah Anwar. Biaya politik yang mahal, sambungnya, tak sanggup dipikul para politikus partai sehingga terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan.
"Sehingga bak kata orang bijak, bila hal seperti itu yang terjadi maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut," kata Anwar.
Diberitakan sebelumnya, RUU Cipta Kerja resmi disahkan di rapat paripurna DPR. DPR bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah sepakat RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya membacakan laporan Baleg terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Ciptaker dilaksanakan dalam 64 kali rapat, termasuk saat masa reses.
Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja, 1 fraksi yaitu PAN menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.

MUI: Pemerintah dan DPR Tersandera Kepentingan Pemilik Modal

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi