JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syarief Hasan menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.
Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil. "Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas UU ini," ujarnya, Selasa, 6 Oktober 2020.
Selain itu, kata dia, UU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah pandemi COVID-19. "UU ini hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan semakin besar, PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun," tegas Syarief.
Dia pun mempertanyakan keputusan pimpinan DPR RI mempercepat rapat paripurna yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU). Terlebih, karena masih banyak RUU yang masih menuai pro kontra dan perlu mendengarkan aspirasi rakyat kecil.
Sedianya, Rapat Paripurna DPR RI akan dilangsungkan pada Kamis, 8 Oktober 2020, namun secara tiba-tiba dipercepat menjadi Senin, 5 Oktober 2020, sehingga menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan mempercepat pelaksanaan rapat paripurna.
Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif yang berkantor di Senayan tersebut. Apalagi, kata dia, langkah itu muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.
"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan semakin menurunkan, bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI," katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menyatakan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak langkah mempercepat Rapat Paripurna DPR RI dengan alasan yang tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ada," tegasnya.

Rugikan Masyarakat Kecil, Wakil Ketua MPR Tolak UU Cipta Kerja

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi