JAKARTA, REQNews - Polisi mengakui melakukan penghalauan buruh dari daerah yang hendak berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (<a href="https://www.reqnews.com/fokus/22987/hari-berkabung-dpr-sahkan-omnibus-law-jadi-uu-ini-plus-minusnya-bagi-buruh" title="Hari Berkabung, DPR Sahkan Omnibus Law Jadi UU! Ini Plus Minusnya Bagi Buruh">UU Ciptaker</a>) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Para buruh yang hendak bergabung dengan teman-temanya melakukan aksi demostrasi depan gedung DPR diminta memutar balik. "Ada beberapa titik (dari luar Jakarta) yang turun, tapi saat kami dekati dengan humanis, bisa tertangani," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 6 Oktober 2020. Penghalauan buruh ini menurut Yusri merupakan tindakan yang mengacu pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta. Tindakan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.
Selain itu, polisi tidak mengeluarkan izin demontrasi di tengah pandemi virus korona (covid-19). Yusri menyebut pihaknya mengedepankan keselamatan jiwa rakyat ketimbang hak asasi manusia (HAM) terkait penyampaian pendapat di muka umum. "Karena dalam Pergub 88 diatur kerumunan orang lebih dari lima kami bubarkan," tegas Yusri. Sebanyak 2 juta buruh merencanakan mogok kerja mulai hari ini hingga Kamis, 8 Oktober 2020. Dasar hukum mogok nasional adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Para buruh berasal dari 32 federasi serikat. Selain mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Hendak Demo di DPR, Buruh dari Daerah Dihalau Polisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi