NEW YORK, REQNews - Sebanyak 39 negara di PBB meneken deklarasi mendesak Cina untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok minoritas, di antaranya <a href="https://www.reqnews.com/news/19397/diperlihatkan-video-dugaan-penyiksaan-muslim-uighur-cina-tetap-berkelit" title="Diperlihatkan Video Dugaan Penyiksaan Muslim Uighur, Cina Tetap Berkelit">muslim Uighur </a>di Xinjiang.
Di samping itu mereka juga mengungkapkan keprihatinan tentang situasi di Hong Kong.
"Kami menyerukan kepada Cina untuk menghormati HAM, terutama hak orang-orang dalam beragama serta etnis minoritas, terutama di Xinjiang dan Tibet," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, selaku pemimpin inisiatif dalam pertemuan PBB tentang HAM, seperti dikutip dari AFP, Rabu, 7 Oktober 2020.
Negara yang ikut meneken deklarasi tersebut adalah Amerika Serikat (AS), negara anggota Uni Eropa termasuk Albania dan Bosnia, Kanada, Haiti, Honduras, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
"Kami sangat prihatin tentang situasi HAM di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong. Kami menyerukan kepada Cina untuk mengizinkan akses langsung, bermakna, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk HAM," demikian isi deklarasi.
Namun tak lama setelah itu, utusan untuk Pakistan berdiri lalu membacakan pernyataan ditandatangani oleh 55 negara, termasuk Cina, yang isinya mengecam penggunaan situasi di Hong Kong sebagai alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri China.
Dubes Cina untuk PBB Zhang Jun mengkritik deklarasi itu, terutama ditujukan kepada AS, Jerman, dan Inggris, dengan menyebut mereka munafik. Dia juga mendesak ketiga negara tersebut menghilangkan kesombongan dan prasangka.
Sementara itu Human Rights Watch memuji semakin banyak negara yang menandatangani deklarasi tersebut, terlepas dari ancaman dan taktik intimidasi yang terus-menerus diberikan Cina.
Pada 2019, naskah serupa yang dirancang oleh Inggris hanya mendapat 23 tanda tangan.
Para diplomat negara Barat mengatakan, setiap tahun Cina menekan banyak negara sehingga menghalangi mereka untuk menandatangani pernyataan itu.
Selain itu, Cina mengancam memblokir pembaruan misi penjaga perdamaian untuk beberapa negara atau mencegah negara lain membangun fasilitas kedutaan besar yang baru.
Pada Senin, Cina memimpin kelompok terdiri dari 26 negara untuk membuat deklarasi yang menyerukan diakhirinya sanksi AS terkait pandemi Covid-19 dengan alasan melanggar HAM.
Deklarasi ini disepakati tak lama setelah Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) melaporkan telah mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas yang dicurigai sebagai tahanan di Xinjiang. Cina disebut menahan lebih dari 1 juta Uighur, etnis mayoritas muslim.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada akhir September mengesahkan UU yang melarang impor dari Xinjiang, dengan alasan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur semakin meluas. Semua produk dari wilayah tersebut harus dianggap hasil buatan tenaga kerja budak.

39 Negara PBB Desak Cina Hormati Hak-hak Muslim Uighur

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi