JAKARTA, REQnews - Demonstrasi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja diduga dilatarbelakangi disinformasi, dan juga kabar bohong atau hoaks. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.
Bukan tanpa alasan, Presiden mencontohkan beberapa kabar keliru, di antaranya yang menyebutkan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dihapus dalam UU tersebut. Padahal ketentuan upah tetap diatur dalam UU Cipta Kerja.&nbsp;
"Saya melihat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi UU ini, dan hoaks di media sosial," kata Presiden Jokowi .&nbsp;
"Hal ini tidak benar, karena pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," ujarnya.
Bahkan dalam UU yang disusun melalui metode&nbsp;Omnibus Law&nbsp;itu, lanjut Jokowi, ketentuan upah juga diatur berdasarkan waktu dan hasil yang diperoleh pekerja. Presiden pun tegas membantah jika ada yang menyebut upah minimun akan dihitung per jam.
Kemudian, Presiden juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai hak untuk semua cuti, seperti cuti sakit, cuti menikah, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, dan cuti melahirkan.
"Saya tegaskan ini juga tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan perusahaan tidak bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak karena harus mengikuti ketentuan di UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan jaminan sosial terhadap pekerja yang diakomodasi dalam UU tersebut.
"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapus-nya AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), itu juga tidak benar, AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," kata Presiden.
Pun menganjurkan jika masih ada pihak yang merasa tidak puas, dapat mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
"Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu, jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," ucapnya.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Demo Omnibus Law, Presiden Sebut Massa Kemakan Hoaks di Medsos

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi