JAKARTA, REQnews - Ombudsman RI mengungkap adanya maladministrasi yang dilakukan sejumlah instansi penegak hukum dalam kasus Djoko Tjandra. Dari hasil investigasi terkait skandal itu, ditemukan penyimpangan di Kejaksaan Agung hingga Polri.&nbsp;
Hasil investigasi itu merupakan bersumber dari keterangan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM. Kemudian Ditjen Dukcapil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli dilakukan sejak Juli-Agustus 2020.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, terjadi maladministrasi pada Kejaksaan Agung. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
&ldquo;Sementara itu, pada Polri juga berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut,&rdquo; kata Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam keterangannya beberapa waktu lalu di Jakarta.&nbsp;
Kewenangan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Undang &ndash; Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Adrianus menambahkan, bahwa Ombudsman meminta sejumlah lembaga tersebut melakukan tindakan korektif. Antara lain memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi.
Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Djoko Soegiarto Tjandra.
Sementara anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menegaskan, masing-masing lembaga dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan red notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.
&ldquo;Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari,&rdquo; tegas Ninik.
Ninik menegaskan, perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan Djoko Soegiarto Tjandra lebih obyektif, transparan, dan akuntabel.
Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang,&rdquo; kata dia.&nbsp;
&nbsp;

Kasus Djoktjan, Ombudsman Ungkap Penyimpangan di Kejagung hingga Polri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi