JAKARTA, REQnews - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut sudah mengantongi nama dalang atau aktor yang membiayai aksi massa anarkis demo penolakan UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober lalu. Menurut Juru Bicara BIN, Wawan Purwanto menyebutkan, aktor tersebut diduga membiayai hingga yang memobilisasi&nbsp;massa.
Massa pun diperintah untuk pembakaran fasilitas umum dalam&nbsp;demonstrasi UU Ciptaker&nbsp;di Jakarta. Meski belum menyebut nama, Wawan mengaku saat ini masih terus dikumpulkan bukti-bukti pendukung.
Nantinya, lanjut Wawan, akan dibawa ke ranah hukum. Sehingga butuh bukti-bukti dan saksi-saksi yang sangat kuat serta&nbsp;meyakinkan untuk menyeret aktor di balik itu.
"Kalau itu sudah (dalang). Hanya sekarang kan persoalannya harus tahu landasan hukumnya. Kalau misalnya dibawa ke persidangan kan itu harus ada suatu korelasi dari bukti-bukti yang ada. Sehingga kalau misalnya itu lepas nanti tuntutan hukumnya kan jadi lemah. Tapi kalau misalnya nanti tahu-tahu keterangan saksinya juga banyak, keterangan ahli cukup, keterangan lainnya pendukung juga memadai maka ini bisa dibawa ke persidangan," kata Wawan, dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Sabtu 10 Oktober 2020.
Wawan menyebut jika aparat keamanan saat ini masih terus mendalami, dengan mengumpulkan informasi yang banyak. Terutama menyusuri ke massa yang diamankan untuk mendapat informasi siapa yang membiayai mereka dan merekrut mereka untuk bergerak ke Ibu Kota.
"Kemudian juga dari siapa yang meng-hire di lapangan untuk mengajak para peserta bergerak ke Jakarta dari daerah-daerah yang lain juga diperoleh. Sehingga nanti tinggal kita sinkronisasi kemudian pembuktian serta juga keterangan saksi maupun keterangan dari pelaku serta juga data pendukung lainnya termasuk juga keterangan ahli," kata Wawan.
Siapa yang dimaksud, Wawan mengatakan belum bisa diungkap. Apalagi pihak kepolisian juga terus bergerak untuk mengumpulkan informasi.
Namun ia mengatakan, proses ini akan dipercepat sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi menolak pemberlakuan UU Ciptaker pada 8 Oktober 2020 berakhir dengan aksi kericuhan di beberapa lokasi. Bahkan, sejumlah fasilitas publik dan pos polisi tak luput dari aksi pembakaran.
Setidaknya ada 20 halte TransJakarta dan tiga stasiun MRT yang dirusak dan dibakar massa.&nbsp;

BIN Ungkap Dalang Sponsor Demo Anarkis Omnibus Law, Ini Ciri-cirinya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi