JAKARTA, REQnews - Derasnya keinginan sejumlah pihak untuk menggugat Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepertinya harus tertunda sementara ini.

Pasalnya, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, Omnibus Law Ciptaker ini tidak bisa diuji ke MK, jika belum diundangkan. Meskipun sudah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

"Untuk menjadi UU dan berlaku mengikat secara hukum, suatu RUU yang sudah disetujui bersama DPR dan presiden harus diundangkan," kata Fajar dalam pesan tertulis, Minggu 11 Oktober 2020.

Ia menegaskan, selama belum diundangkan, maka regulasi tersebut belum memiliki implikasi apapun dan belum bersifat mengikat. Kemudian, RUU yang disahkan juga belum mempunyai objek permohonan apabila digugat uji materi atau judicial review ke MK.

"Kalau belum berlaku mengikat, maka belum ada implikasinya, belum ada yang dirugikan, dan pengajuan permohonan JR belum punya objek permohonan," ujarnya.

Fajar memastikan hakim MK siap memproses gugatan uji materi UU Cipta Kerja yang kemungkinan akan diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Pihaknya juga mengaku tidak terlibat dalam dukungan terhadap UU tersebut.