JAKARTA, REQNews - Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghapus atau menghilangkan Pasal 6 ayat (1) a UU Tipikor yang disangkakan kepada tersangka politikus Partai Nasdem<a href="https://www.reqnews.com/news/22492/djoko-tjandra-kenal-dengan-andi-irfan-karena-ogah-ribet-berurusan-dengan-pegawai-negeri" title="Djoko Tjandra Kenal dengan Andi Irfan karena Ogah Ribet Berurusan dengan Pegawai Negeri"> Andi Irfan Jaya.</a>
Andi Irfan Jaya terjerat dalam kasus suap dan gratifikasi penerbitan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA).
"Nggak ada (pasal 6 ayat (1) huruf a," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di gedung bundar Kejagung, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020 malam.
Dengan dihapusnya pasal tentang dugaan suap dan janji kepada hakim tersebut, maka nantinya tidak dimasukan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Febrie Adriansyah menyebut alasan mencabut atau menghapus pasal 6 ayat (1) huruf a karena tidak menemukan bukti terkait penyuapan dan janji yang akan diberikan kepada hakim dalam rangka pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA).
Padahal dalam Action plan yang tercantum dalam dakwaan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari itu ada janji uang 10 juta USD yang akan diberikan terpidana Djoko Tjandra kepada hakim di MA dan pejabat Kejagung melalui tersangka Andi Irfan jika berhasil menerbitkan fatwa bebas atas perkara korupsi hak tagih Bank Bali.
Febrie mengatakan alasan dihilangkan atau dihapusnya pasal 6 soal dugaan penyuapan terhadap hakim berdasarkan hasil diskusi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
&nbsp;

Jaksa Hapus Pasal Suap Hakim dalam Sangkaan Andi Irfan, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi