JAKARTA, REQNews - Kabid Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil menyatakan TNI menerapkan sanksi tegas terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum kesusilaan termasuk di antaranya praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau <a href="https://www.reqnews.com/news/22806/didesak-internasional-polandiahak-asasi-lgbt-lebih-berbahaya-dari-komunisme" title="Didesak Internasional, Polandia:Hak Asasi LGBT Lebih Berbahaya dari Komunisme">LGBT</a>.
Kolonel Sus Aidil mengatakan, Panglima TNI telah menerbitkan surat telegram nomor ST/398/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan telegram nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
"LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit, bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI," kata Aidil melalui rilis, Kamis, 15 Oktober 2020.
Aidil menuturkan sanksi tegas terhadap prajurit TNI yang terbukti berbuat asusila, termasuk bergabung dengan kelompok LGBT, bisa berupa sanksi pidana tambahan hingga pemecatan melalui proses persidangan di pengadilan militer.
Dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kata Aidil, diatur bahwa prajurit akan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.
"Ini ada di Pasal 62 Undang-undang TNI," katanya.
Aidil mengungkapkan saat ini TNI sedang mendalami dan mencari data terkait putusan pengadilan militer membebaskan prajurit yang terlibat LGBT, seperti disinggung Burhan.
"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kamar Militer MA di YouTube pada saat pembekalan hakim militer tentang Pengadilan Militer yang memutus bebas oknum prajurit pelaku LGBT masih dalam klarifikasi untuk diperoleh data yang valid," ucapnya.
&nbsp;

Heboh Prajurit LGBT, Kolonel Aidil: Proses Pidana dan Pecat!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi