Dihujani Kritik Rakyat, KPK Pikir Ulang Beli Mobil Dinas Baru

Sabtu, 17 Oktober 2020 – 08:31 WIB

KPK

KPK

JAKARTA, REQnews - Sempat panen kritik dari berbagai pihak, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang pengadaan mobil dinas baru, yang rencananya diperuntukkan bagi pimpinan, dewan pengawas, hingga pejabat struktural dalam anggaran 2021.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020.

Ia menjelaskan, sebenarnya pengadaan mobil baru ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPK, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara.

Cahya berkata, proses pengajuan kendaraan dinas baru ini sudah melalui sejumlah mekanisme, sejak review angka dasar yang meliputi peninjauan tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

"Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR," ujar dia.

Diketahui, rencana anggaran KPK untuk tahun depan sebesar Rp 1,3 triliun. Terkait pengadaan mobil dinas dan bus jemputan pegawai dianggarkan sebesar Rp 47,7 miliar.

 Anggaran bagi kendaraan dinas Ketua KPK sebesar Rp 1,45 miliar, sedangkan Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar. Sementara untuk mobil jabatan lima anggota dewan pengawas dan enam jabatan Eselon I masing-masing dianggarkan sebesar Rp 702,9 juta.