JAKARTA, REQNews - Untuk menindaklanjuti Omnibus Law<a href="https://www.reqnews.com/news/23492/korban-kekerasan-demo-uu-cipta-kerja-bisa-ajukan-perlindungan-ke-lpsk" title="Korban Kekerasan Demo UU Cipta Kerja Bisa Ajukan Perlindungan ke LPSK"> Undang-undang Cipta Kerja</a>, pemerintah saat ini sedang menyiapkan 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres).
"Sebanyak 35 PP dan lima Perpres itu merupakan aturan turunan dari UU Ciptaker," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melalui siaran pers tertulisnya, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Di PP dan Perpres itulah, kata Moeldoko, kelompok yang belum terakomodir aspirasinya bisa menyampaikannya..
"Masih terbuka. Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu berujar pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih memberikan kesempatan dan akses pada kaum pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya.
"Bagaimana instrumen ini bisa diandalkan sebagai penyeimbang," jelas Moeldoko.
Seperti diketahui, Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani beleid itu. Namun bila Kepala Negara tak menandatanganinya maka UU Cipta Kerja akan berlaku secara otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
Keputusan pengesahan UU Cipta Kerja ini memantik aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, hingga ormas Islam.
&nbsp;

Tindaklanjut UU Cipta Kerja, Jokowi Siapkan 35 PP dan 5 Perpres

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi