Dulu Kena Blacklist, Kini Prabowo Dikasih Karpet Merah AS Gegara Borong Alutsista

Minggu, 18 Oktober 2020 – 19:00 WIB

Menhan Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Menhan Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Amerika Serikat (AS) tampaknya sudah melupakan larangan Prabowo Subianto untuk menginjakkan kaki ke negara berjuluk negeri Paman Sam tersebut. Ya, kita tahu bersama Prabowo di-blacklist AS selama 20 tahun akibat tudingan pelanggaran kasus HAM.

Namun hal itu dilupakan lantaran kedatangan Prabowo kali ini untuk memborong alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti kapal selam, kapal perang, hingga jet tempur. Bahkan, kunjungan eks Danjen Kopassus dengan Menteri Pertahanan Mark Esper di Pentagon atas undangan secara resmi alias karpet merah yang diberikan oleh pemerintah AS.

Usai kunjungannya dari AS, Prabowo akan terbang ke Austria pada Selasa 20 Oktober 2020 dan kemudian ke Prancis pada 22 Oktober 2020, untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Mengutip Defenseworld.net, Minggu 18 Oktober 2020, Prabowo dan Florence Parly sebelumnya sudah melakukan pertemuan pada Januari 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Florence Parly untuk pembelian pesawat jet Rafale, kapal selam Scorpene dan korvet Gowind. Indonesia tertarik untuk memperoleh 48 jet Rafale, hingga 4 kapal selam Scorpene yang dipersenjatai dengan rudal Exocet SM39 dan dua korvet Gowind seberat 2.500 ton. Pembelian alutsista tersebut diperkirakan bernilai USD 25-28 miliar.

Dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Pertahanan Prancis, Prabowo dan Florence Parly akan melanjutkan pembahasan kerja sama pertahanan yang sudah disepakati kedua negara pada 2017. Kerja sama tersebut meliputi 3 bidang, yakni operasional, pelatihan, dan kemampuan. "Pada 22 Oktober, Menteri Pertahanan Florence Parly akan menerima Prabowo Subianto, mitranya dari Indonesia," demikian diumumkan akun Twitter @Armees_Gouv.

Sebagai informasi, Kmenterian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran belanja Rp 137,3 triliun di tahun depan. Ini merupakan anggaran kementerian terbesar setelah Kementerian PUPR.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengingatkan Prabowo agar belanja sebesar itu tak hanya dibelikan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Perlu juga memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI.

“Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista, tapi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik,” ujar Sri Mulyani saat virtual doorstop, Selasa 29 September lalu.

Dalam APBN 2021, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun, dan program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar.

Selanjutnya program modernisasi alutsista, nonalutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun. Ada juga program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun