JAKARTA, REQnews - Jamuan soto Betawi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan&nbsp;(Kejari Jaksel) untuk dua jenderal tersangka red notice&nbsp;Djoko Tjandra berbuntut panjang. Para jenderal yang dimaksud adalah Irjen Napoleon Bonaparte&nbsp;dan&nbsp;Brigjen Prasetijo Utomo.&nbsp;
Peristiwa itu pun membuat Komisi Kejaksaan&nbsp;(Komjak) berencana memanggil pihak&nbsp;Kejari Jaksel untuk menerima penjelasan terkait polemik ini. "Lebih lanjut menyangkut informasi ini akan kami minta penjelasan ke Kejaksaan Jakarta Selatan, minta keterangan atau penjelasan bagaimana hal tersebut secara jelas," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak melalui pesan singkat, Minggu 18 Oktober 2020.
Sebab pada dasarnya, kata dia, semua orang sama di mata hukum. Barita menyebut tidak ada satu orang pun yang bisa diistimewakan.
"Pada prinsipnya semua orang sama di hadapan hukum, tidak ada yang diistimewakan berdasarkan prinsip equality before the law dan due process of law," ujarnya.
Karena itu, Barita mengatakan sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur agar prinsip equality before the law dan due process of law diimplementasikan.
Hal ini agar semua orang diperlakukan sama dalam suatu perkara. "Untuk itulah agar prinsip ini diimplementasikan secara seragam maka dalam setiap penanganan perkara sudah diatur standar prosedurnya (SOP)," kata dia.
Sebagai seorang jaksa, lanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala aspek yang dilakukan, menurut Barita, harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Tentu saja dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut termasuk dalam hal di atas harus berdasarkan ketentuan sehingga semua aspek dapat dipertanggungjawabkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna mengaku tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Anang menyakini makan siang berupa soto yang diberikan kepada dua tersangka itu harganya tidak lebih Rp 20 ribu.
Anang mengatakan sedari awal pihaknya berencana memesan nasi kotak. Namun, karena waktunya tidak cukup, lanjut dia, pihaknya memutuskan untuk membeli makanan yang ada di kantin Kejari Jaksel.
"Karena nasi kotak nggak keburu waktunya, yang terdekat aja cepat yang ada. Makanya kita sediakan yang dekat kantor aja, yang di samping," kata Anang.
&nbsp;

Bikin Gaduh, Komjak Selidiki Jamuan Soto Betawi untuk Dua Jenderal Polri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi