JAKARTA, REQnews - Jamuan makan yang diberikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna, kepada tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, bikin geger.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut sikap Kajari Jakarta Selatan patut dievaluasi. Sebab, perlakuan itu menjadikan adanya sebuah perbedaan. "Apa pun sikap Kajari ini patut dievaluasi dan perlu diganti, karena apa pun prosesnya yang menjadikan ini sebuah perbedaan semua," ujarnya, Senin, 19 Oktober 2020.

Tak hanya itu, menurut Boyamin jamuan makan tersebut tidak lazim dan berlebihan. "Berapa pun harganya, jamuan tersebut tidak lazim. Toh selain soto ada jajanan pasar, jadi tetap berlebihan. Soto di Solo harganya Rp 5.000," katanya. Boyamin melihat jamuan makan yang disajikan seperti sudah disiapkan di sebuah aula layaknya meja makan di restoran.

Padahal, sejatinya, pelimpahan tahap II alat bukti dan para tersangka, hanya dilakukan di ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah tersedia di kejaksaan. "Dan itu nampak jamuan itu dikatakan soto katanya kantin, tapi kan ada jajanan pasar segala macam dan apapun itu di ruangan aula yang pengertiannya disiapkan untuk itu untuk makan-makan, karena mejanya jelas diatur sebagaimana meja makan di restoran," katanya.

"Apa pun itu berlebihan dengan jamuan model begitu, karena apa, sekarang di kejaksaan itu baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, itu sudah dibuat sistem PSTP, pelayanan satu pintu, dan itu ada ruangan tersendiri. Jadi sebenarnya mestinya cukup di situ ruangannya untuk serah-terima orang dan barang bukti, dan cukuplah kira-kira satu jam," imbuh Boyamin.

Dia juga menyayangkan sikap Kajari Jakarta Selatan yang menyerahkan baju tahanan kepada para tersangka karena banyak awak media yang meliput kala itu. Boyamin menyebut sikap itu justru mencerminkan perlakuan berbeda terhadap 2 jenderal tersebut.

"Karena kalimatnya Kajari Jakarta Selatan kan mengatakan ketika memberikan baju tahanan kan semata-mata hanya bahwa karena banyak wartawan di luar, nanti ketahuan, ada perbedaan perlakuan kan gitu, dan buktinya ketika dua orang tersebut kembali ke Bareskrim ke Mabes Polri kan pakai baju dinas lagi, sampai di sana. Jadi ini hanya suatu yang perlakuan yang berbeda juga gitu," ucapnya.