Jamuan untuk Jenderal Polri Tabrak Peraturan Jaksa Agung

Senin, 19 Oktober 2020 – 20:04 WIB

Dokumen istimewa

Dokumen istimewa

JAKARTA, REQnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut jamuan makan yang disuguhkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, bertentangan dengan kode perilaku jaksa.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelaskan, tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil.

Kurnia juga mempertanyakan apakah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan juga memperlakukan hal yang sama kepada tersangka lainnya. Jika benar, kata Kurnia, ICW meminta Kejari Jakarta Selatan untuk memperlihatkan bukti itu.

"Pertanyaan sederhana terkait dengan konteks tersebut, apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? atau jamuan makan siang itu hanya dilakukan terhadap dua perwira tinggi Polri tersebut? jika iya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mesti memperlihatkan bukti tersebut," tegas Kurnia.

Kurnia meminta seluruh institusi aparat penegak hukum untuk menerapkan asas equality before the law. Hal itu berlaku untuk tersangka maupun saksi dengan tidak melihat jabatan yang diembannya.

"ICW menekankan agar setiap penegak hukum mengamanatkan asas hukum equality before the law, yakni tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang, baik tersangka maupun saksi, berdasarkan dengan jabatan yang diemban oleh yang bersangkutan," ucapnya.

Dalam hal ini, ICW mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bidang pengawasan untuk segera memanggil Kajari Jakarta Selatan, Nanang Supriatna. Selain itu, kata Kurnia, oknum jaksa yang diduga turut menjamu 2 jenderal pun didesak untuk segera dimintai keterangan.

"ICW merekomendasikan agar Komisi Kejaksaan dan bidang pengawasan Kejaksaan Agung segera memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan oknum jaksa yang ikut menjamu dua tersangka pemberian surat jalan dan red notice kepada buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, yakni Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte," ungkapnya.