JAKARTA, REQnews - Dalam Rapat Terbatas yang digelar Senin, 19 Oktober 2020, di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan soal pembagian tugas pemberian vaksin berbayar dan gratis untuk rakyat.
Dikatakannya, tanggung jawab pengadaan vaksin harus jelas ditentukan sejak dini dan pengadaan vaksin COVID-19 gratis untuk rakyat akan menjadi urusan Menteri Kesehatan.
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan penentuan tersebut maka siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas. "Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.
Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi. Dia tidak mau, komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

Penanggungjawab Pengadaan Vaksin Belum Jelas, Jokowi Tunjuk BUMN dan Kemenkes

Berita Terkait

Berita Rekomendasi